Islamic Knowledge

Islamic Knowledge
 
  • Kebijakan Pengembangan dan Roadmap Perbankan Syariah

     

    Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013- 2014 perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang akan kita hadapi ini juga tidak ringan dan mudah, dimana lingkungan ekonomi global belum menunjukan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Namun tentu kita optimis bahwa perekonomian domestik akan terus membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas pemerintah lainnya. Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, dimana hal ini membuahkan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik, selain menaiknya competitive advantage Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia relatif masih cukup baik ke depannya.Industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi global dan domestik ini serta mengambil peran yang lebih besar dalampembangunan nasional.

    Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untukdilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

    Penyusunan Roadmap Perbankan Syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (haram). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan- perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, antara lain (i) Kondisi global, tren politik dan ekonomi dunia yang terus menerus berubah membuat sistem keuangan global sangatlah dinamis. Krisis keuangan global atau kondisi politik internasional secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sektor keuangan global yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada sektor perbankan dan keuangan nasional. Oleh karena itu, industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah harus memiliki daya tahan agar lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian, (ii) Standar dan komitmen internasional, Keanggotaan Indonesia di sejumlah forum seperti G20 yang bekerjasama dengan Financial Stability Board, Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa standard setting body seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) membuat Indonesia harus mampu mengikuti standar internasional dimaksud, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Adaptasi standar internasional tersebut akan menjadikan standar perbankan syariah nasional setara dengan negara-negara lain yang lebih maju sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif, (iii) Integrasi sektor keuangan, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk sektor perbankan/keuangan pada tahun 2020 akan mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Selain itu, dalam konteks integrasi keuangan antar berbagai sektor jasa keuangan yang tidak hanya meliputi pengembangan perbankan, namun jugapasar modal dan industri keuangan non bank, perlu dibangun sinergi dan harmonisasi pengembangan maupun pengawasan yang lebih terintegrasi, termasuk di dalamnya untuk perbankan dan keuangan syariah, (iv) Pertumbuhan berkelanjutan, untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkesinambungan,diperlukan dukungan dari sektor jasa keuangan pada sektor riil serta fokus pada pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dimana keterkaitan hal-hal ini merupakan karakteristik yang sudah ada dalam konteks perbankan dan keuangan syariah, (v) Pemerataan pembangunan, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, dimana hingga saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di beberapa daerah, khususnya pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Pembangunan antar wilayah yang belum merata harus diatasi dengan alokasi dana pembangunan dan pembiayaan yang tepat sasaran. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah seharusnya dapat berkontribusi aktif dalam proses distribusi kesejahteraan dan pemerataan kepada masyarakat, (vi) Stabilitas Keuangan, dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak menuntut adanya manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara otoritas juga perlu ditingkatkan sehingga terealisasi kebijakan melalui implementasi yang tepat dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sistem keuangan, (vii) Bonus Demografi, fenomena bonus demografi yang terjadi pada periode tahun 2015-2035, memiliki beberapa implikasi penting terhadap kemajuan industri perbankan syariah. Implikasi tersebut antara lain terhadap ketersediaan tenaga kerja dan simpanan masyarakat yang meningkat akibat meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia di masa depan, (viii) Financing gap, potensi dan pendalaman pasar, dengan rasio kredit/GDP Indonesia yang masih di bawah 50%, sementara negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sudah memiliki rasio kredit/GDP di atas 100% menyebabkan potensi pembiayaan perbankan untuk membiayai berbagai sektor perekonomian masih terbuka lebar, namun peningkatan pembiayaan dimaksud membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bervariasi yang memungkinkan bank tidak hanya bergantung pada dana jangka pendek sehingga dalam konteks ini diperlukan pendalaman pasar keuangan dan (ix) Literasi masyarakat terhadapjasa keuangan nasional, menurut Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2013, hanya 22% penduduk Indonesia yang memahami jasa perbankan dan 57% penduduk yang sudah memanfaatkan jasa perbankan.

    Dalam perkembangannya walaupun secara pangsa pasar industri perbankan dan keuangan syariah nasional masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dari sisi besarnya aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai posisi terbesar ke sembilan di dunia dengan aset sekitar USD 35,6 milyar (2013). Selain itu juga, Indonesia telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain dianggap saat ini berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan menerima penghargaan sebagai The best regulator in promoting Islamic finance.

    Berbagai macam isu strategis yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional mesti menjadi perhatian para pemangku kepentingan.Isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut (i) Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah.Pemerintah bersama otoritas dan pemangku kepentingan utama selama ini telah mengambil berbagai langkah, komitmen dan usaha untuk mendukung pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah, namun tujuan dan strategi yang dilakukan bersifat terbatas/sektoral serta tidak terdapat visi nasional atau berdasarkan tujuan nasional yang dapat dijadikan acuan bersama, (ii) Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yangmasih kecil serta efisiensi yang rendah. Kondisi permodalan yang terbatas merupakan faktor penting yang mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah.Saat ini dari 12 bank umum syariah (BUS), sepuluh BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 Triliun, serta belum ada BUS yang memiliki modal inti melebihi Rp 5 Triliun. Hal ini menyebabkan bank-bank syariah menjadi kurang leluasa untuk membukakantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen layanan, (iii) Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Seiring dengan keterbatasan permodalan dan struktur pendanaan perbankan syariah yang secara umum belum se-efisien bank umum konvensional (BUK) tercermin dari komposisi cash and saving accounts (CASA) yang lebih rendah, sehingga secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel, termasuk UMKM dan konsumer, dan kurang memiliki variasi segmen pembiayaan seperti kepada korporasi dan investasi, (iv) Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel, namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK, harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas, (v) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum.Disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional.Di samping itu perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, (vi) Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah serta berbiaya mahal, dan (vii) Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Diperlukan suatu kerangka serta sistem pengaturan dan pengawasan yang relevan sesuai perkembangan perekonomian global, serta harmonis antar sub sektor jasakeuangan, termasuk pengaturan yang bersifat lintas sektor (cross sectoral issues). Saat ini masih dirasakan belum optimalnya beberapa pengaturan dan implementasi pengawasan untuk menjawab tantangan kondisi perekonomian dan isndustri keuangan yang semakin dinamis.

    Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu “Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi” Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

    1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
    2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukanbank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk.
    3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shodaqoh melalui perbankan syariah, mendorongketerlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
    4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk,dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (Working Group Perbankan Syariah) dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan service excellence dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
    5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya,
                Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (sharing IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan inter-operability khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
    6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi key opinion leaders.
    7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan,dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait financing to value (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaanstandar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi Early Warning System (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.
    8.      

    Penyusunan Roadmap perbankan syariah Indonesia ini beserta program kerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya yang akan menjadi referensi para pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan, pada akhirnya diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu momentum kebangkitan pertumbuhan baru perbankan syariah nasional di tengah adanya perlambatan pertumbuhan selama tahun 2013-2014. Otoritas Jasa Keuangan tetap optimis dalam memandang situasi perekonomian ke depan dan prospek perkembangan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, serta berharap Roadmap perbankan syariah Indonesia ini memiliki manfaat bagi perkembangan jasa keuangan maupun berkontribusi lebih signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional, serta berharap dengan adanya Roadmap perbankan syariah Indonesia menjadikan perbankan dan keuangan syariah nasional sebagai referensi pengembangan keuangan syariah dunia.

    Gambar Isu Strategis dalam Pengembangan Perbankan Syariah

    Sumber: http://www.ojk.go.id

     

  • Peta Pendidikan Keuangan Syariah

     

    Di Indonesia, sedikitnya dibutuhkan 200 ribu bankir untuk perbankan syariah hingga lima tahun mendatang (Republika Online, 17 Okto ber 2011). Sejauh ini, 70 persen tenaga profesional di perbankan syariah justru direkrut dari bank-bank konvensional. Sementara latar belakang yang dimiliki belum mendukung kualitas industri keuangan syariah.

    Sayyid Tahir dalam tulisan beliau Islamic Finance – Undergraduate Education pada jurnal yang dipublikasikan oleh Islamic Development Bank (IDB), Islamic Economic Studies, Vol. 16 No. 1 & 2, Agustus 2008 & Januari 2009, mengungkapkan bahwa yang memfasilitasi kebutuhan pengajaran keuangan syariah adalah para ekonom syariah yang sebenarnya belum memiliki keahlian dalam keuangan syariah secara profesional. Para praktisilah yang sesungguhnya mengaplikasikan ilmunya pada industri keuangan syariah. Mereka pula yang mengantarkan, mengenalkan dan mempraktikkan langsung kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat.

    Menurut Sayyid Tahir, sejumlah negara telah mengembangkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, sebagai upaya memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan. Pakistan telah memulai program ini dengan mendirikan International Islamic University, Islamabad pada 11 Nopember 1980. Universitas ini fokus pada dua spesialisasi ekonomi, yaitu fasih bahasa arab dan ahli dalam usul fiqh dan fiqh, serta unggul dalam ekonomi modern dan dasar-dasar ekonomi syariah. Selanjutnya, tahun 1985, Pakistan mulai membuka program master dan doktoral. International Institute of Islamic Economics (IIIE) membuat pelatihan untuk para dosen dan pejabat senior di pemerintahan dan perbankan. Hasilnya, pada tahun 1991, Mahkamah Syariah Pakistan mendeklarasikan bahwa semua bentuk bunga, termasuk yang dipraktikkan di perbankan adalah riba. Kemudian industri keuangan syariah mulai tumbuh.

    Sementara itu, di level sarjana sudah mulai diwajibkan mata kuliah yang terkait dengan perbankan dan keuangan syariah pada tahun akademik 1997-1998. Sehingga, pada tahun 2002 dikeluarkan lisensi bank syariah komersial pertama di Pakistan. Tahun 2007, program B.Sc (Hons) Perbankan dan KeuanganIslam ditawarkan dengan 136 SKS wajib serta program terpisah untuk pengembangan keahlian Bahasa Arab.

    Sedikit berbeda dengan Pakistan yang telah memulai dengan pendidikan mendasarnya, Malaysia memulai industri keuangan syariah melalui kerangka legal pada tahun 1983. Dasar hukum legal ini kemudian menjadi stimulus industri tersebut yang dimulai dengan pendirian bank syariah dan asuransi syariah pertama pada tahun 1984.

    Di tingkat universitas, program perbankan dan keuangan syariah kemudian diperkenalkan, seperti di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), serta International Islamic University Malaysia (IIUM). Semua universitas tersebut menawarkan program sarjana, master, dan doktoral khusus ekonomi, perbankan, keuangan dan akuntansi syariah. UiTM memulainya pada 1999 dengan salah satu kewajiban mahasiswanya adalah berpartisipasi dalam magang. UUM menawarkan 115+ SKS program sarjana Keuangan dan Perbankan Islam. Institute of Islamic Banking and Finance menawarkan program Postgraduate Diploma dan PhD Perbankan dan Keuangan Islam.

    Ada pula universitas yang menawarkan program sarjana syariah namun dengan mayor syariah dan ekonomi, seperti di Universiti Malaya (UM). Di program sarjana ekonominya, UM menawarkan tiga SKS untuk Matakuliah Perbankan dan Keuangan Syariah. Sementara Universiti Putra Malaysia (UPM) menawarkan mata kuliah Keuangan Syariah pada program sarjana ekonomi dan Manajemen Keuangan Syariah pada program sarjana akuntansi. Selain itu, program pelatihan juga ditawarkan oleh sejumlah universitas dan institusi terkemuka di Malaysia, seperti International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF).

    Brunei pun telah aktif dalam pendidikan keuangan syariah. University of Brunei Darussalam telah memiliki minor Perbankan Islam pada Fakultas Studi Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di level sarjana dengan 15 SKS. Sementara itu, program master untuk perbankan dan keuangan Islam ditawarkan oleh Centre for Islamic Banking, Finance, and Management pada universitas yang sama.

    Pendidikan Timteng


          Sementara itu, industri keuangan syariah yang berkembang di negara-negara di Timur Tengah tidak dibarengi dengan perkembangan pendidikan keuangan syariah di tingkat pendidikan formal, seperti di Iran dan Sudan. Meskipun industri keuangan syariah telah dimulai sejak 1983 dan 1984, tidak ada keterang an yang jelas mengenai bagaimana sumberdaya manusia (SDM) di sana memperoleh pendidikan keuangan syariah pada tingkat lokal.

    Pada level sarjana, hanya ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Institusi Keuangan Syariah, yang ditawarkan pada program B.Sc Banking and Finance di University of Bahrain. Di Saudi Arabia, Imam Muhammad bin Saud Islamic University hanya menawarkan topik keuangan syariah yang disisipkan pada matakuliah yang terkait dengan syariah pada Departemen Ilmu Ekonominya. Demikian pula pada University of Jordan, Amman, mereka hanya mempunyai satu matakuliah pilihan, yaitu matakuliah Al-Masarif Al-Islamiyyah, yang ditawarkan pada program B.Sc Finance dan matakuliah Ekonomi Islam pada B.Sc Business Economics.

    Berbeda dengan universitas lain di Timur Tengah, Yarmouk University Yordania telah memiliki program sarjana di Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syariah dan Studi Islam. Mereka menawarkan 132 SKS dengan rincian sebagai berikut: 27 SKS mata kuliah universitas, 27 SKS mata kuliah fakultas, 21 SKS mata kuliah terkait akuntansi, statistika, uang dan perbankan, dan sisanya adalah mata kuliah departemen khusus terkait ilmu ekonomi dan perbankan Islam. Serta ada pula program minor Ilmu Ekonomi dan Perbankan Islam 21 SKS yang ditawarkan dalam mayor Akuntansi, Perbankan, dan Keuangan atau Administrasi Umum.

    Sejumlah tantangan


          Beberapa masalah sering dihadapi mahasiswa yang masuk ke program pendidikan keuangan syariah tingkat universitas, terutama di negara-negara luar Timur Tengah. Pertama, penguasaan Bahasa Arab dan Usul Fiqh/Fiqh. Kedua hal tersebut tidak umum dan tidak diajarkan pada masa sekolah. Oleh karena itu, lulus Bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk mengikuti program pendidikan keuangan syariah.

    Kemudian adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Mungkin mereka sangat bagus dari sisi pemahaman fiqh, tapi kurang bisa mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu di industri keuangan syariah. Selain itu, literatur yang masih terbatas juga menjadi permasalahan sebagai sumber ilmu.

    Tantangan selanjutnya, belum adanya model riil perbankan, asuransi, dan sekuritas syariah yang dipraktikkan di dunia saat ini. Pemahaman yang tersebar adalah sejauh tidak ada riba atau tidak ada bunga, maka transaksi dapat dilanjutkan. Namun, pada praktiknya, keuangan syariah masih menggunakan kerangka konvensional. Sehingga, praktik yang berlaku adalah shariah-compliance dan belum shariah-based. Oleh karena itu, transfer ilmu keuangan syariah pada tingkat pendidikan formal sangat ditekankan untuk melahirkan industri keuangan syariah yang lebih baik. Dalam konteks ini, Sayyid Tahir telah menawarkan pembuatan blueprint untuk pengajaran perbankan dan keuangan Islam serta kurikulum syariah yang aplikatif. Wallahu a’lam.

    Laily Dwi Arsyianti, Dosen IE FEM IPB dan UIKA Bogor

    Sumber: Ekonomiislami.wordpress.com

    Posted on 11/01/2012 by shariaeconomicforum

     

  • Hakikat Islamic Wealth Management

     

    Munculnya outlet-outlet berikut produk yang semakin bervariasi jasa pelayanan keuangan Syariah ternyata secara perlahan memunculkan bentuk industri keuangan Syariah baru, yaitu pengelolaan kekayaan pribadi secara Syariah (Islamic Wealth Management). Atau dalam beberapa aspek pembahasan pengelolaan kekayaan ini dikenal pula sebagai perencanaan keuangan keluarga secara syariah (Islamic Financial Planning). Beragam portfolio keuangan Syariah berupa deposito, reksadana, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya menjadi pilihan keluarga muslim kelas menengah keatas dalam pengelolaan harta mereka. Perkembangan industri tersebut mampu melayani golongan masyarakat tersebut terhadap kebutuhan aktifitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syaria. Kebutuhan tersebut muncul seiring dengan semakin merekahnya populasi muslim menengah keatas Indonesia yang merefleksikan pula semangat keislaman yang tumbuh diantara mereka.
          Penghasilan cukup memadai dan tingkat saving yang semakin meningkat dikalangan keluarga-keluarga muslim, semakin merangsang industri jasa pengelolaan kekayaan, terlebih lagi kondisi tersebut didukung kondisi dimana pribadi-pribadi muslim tersebut semakin sempit memiliki waktu luang untuk mengurusi kekayaan mereka. Kehadiran pengelola kekayaan tentu saja akan sangat membantu kebutuhan segmentasi masyarakat ini. Bahkan pengelolaan kekayaan ini bukan hanya bersifat pada pengelolaan yang berorientasi profit tetapi juga orientasi sosial dan kebutuhan keluarga lainnya, seperti alokasi kekayaan untuk membayar kewajiban zakat, infak, sedekah atau wakaf. Selain itu pengeluaran kebutuhan keluarga seperti alternatif dan alokasi biaya sekolah Islami untuk anak, rekreasi,

    Namun satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa praktek Islamic Wealth Management atau Islamic Financial Planning sejauh ini belum mencerminkan hakikat pengelolaan kekayaan dalam Islam. Nilai-nilai moral dalam akidah dan akhlak, belum tergambar secara utuh dalam aktifitas industri baru tersebut. Oleh sebab itu, selintas praktek Islamic wealth management terkesan sebatas ”pengelolaan harta para pemilik orang kaya untuk memelihara atau bahkan menggandakan kekayaan mereka secara syariat/halal (jika tidak ingin didefinisikan aktifitas penumpukan harta secara syariat)”. Kondisi ini tentu akan mengkerdilkan makna Islamic wealth management terbatas hanya aktifitas berorientasi materil, tanpa “ruh”, tanpa “jiwa” keislaman yang lebih kental nuansa ibadah pada setiap aktifitas muamalah.

    Dengan demikian, sebelum memahami secara lebih menyeluruh apa hakikat Islamic wealth management dan menanamkan jiwa keislaman dalam muamalah-muamalah ekonomi-keuangan, sebaiknya diidentifikasi dulu nilai-nilai moral Islam yang berkaitan erat dengan harta. Beberapa nilai dari nasehat Nabi yang bisa dijadikan pedoman adalah:

    “Harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang shaleh”
          “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain”

    Nilai moral yang disebutkan oleh hadits yaitu harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang-orang shaleh, berarti terkait dengan wealth management ini, pengelolaan harta pada dasarnya akan mencerminkan keshalehan pelaku atau pemilik harta. Apa indikasinya? Indikasinya adalah harta tersebut dikelola dengan niat, cara-cara dan tujuan untuk kepentingan Allah SWT semata. Nilai moral kedua mungkin akan semakin mentekniskan definisi keshalehan, yaitu nilai manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Terkait dengan wealth menagement, kekayaan sepatutnya menjadi alat untuk menyebarkan atau memaksimalkan kemanfaatan pemiliknya. Dengan kata lain, keshalehan seseorang akan semakin bisa diukur berdasarkan jumlah kekayaannya yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya. Artinya harta itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu mewujudkan pemiliknya menjadi manusia yang paling mulia.

    Berdasarkan nilai-nilai moral Islam ini, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syariah Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Yang pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya, sebagai sebuah kebutuhan yang wajib berdasarkan kefitrahannya sebagai manusia. Yang kedua adalah pemanfaatan harta tersebut bagi manusia diluar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal shaleh sebagai alat dalam rangka mendapatkan gelar kemuliaan dari Tuhan berdasarkan standard-standard yang dikhabarkan juga oleh Tuhan.

    Motif kebutuhan primer dan amal shaleh menjadi dua sasaran utama penggunaan atau pemanfaatan harta. Karena lazimnya kebutuhan primer tersebut relatif tetap bagi setiap individu, maka pertambahan kekayaan sepatutnya mempengaruhi penambahan amal shaleh atau pemanfaatan kekayaan tersebut bagi manusia lain. Dan tentu saja, paradigma ini akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencari kekayaan. Diyakini bahwa semangat mencari harta pada hakikatnya adalah refleksi dari semangat memaksimalkan amal shaleh, bukan semangat memaksimalkan penikmatan atasnya.

    Lihatlah contoh-contoh yang disajikan oleh kehidupan manusia-manusia mulia terdahulu, para Nabi dan Rasul, Sahabat dan para Wali, meskipun sejarah mengenali mereka sebagai saudagar-saudagar yang melimpah perniagaannya, tetapi sejarah tak luput memotret kehidupan keseharian mereka yang bersahaja. Mereka mengambil apa yang cukup untuk hidup mereka dan selebihnya mereka ikhlaskan untuk manusia lain, untuk ummat, untuk Tuhan mereka. Seseoarang diantara mereka yang mulia itu pernah berkata: ”manusia di dunia itu seperti tamu, dan harta mereka seperti pinjaman. Akhirnya tamu akan pergi dan pinjaman pasti dikembalikan.”

    Dengan begitu tujuan pengelolaan harta tidak dilimitasi pada kegiatan penumpukan harta sesuai syariat tetapi lebih dari itu adalah pengelolaan harta untuk memaksimalkan diri menjadi manusia yang terbaik di mata Allah SWT. Orientasi kepemilikan harta tidak pada orientasi penikmatan atasnya tetapi berorientasi pada pemanfaatan demi sebuah kebahagiaan sejati.

    Disamping itu tanpa upaya penjagaan secara disiplin kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah termasuk nilai-nilai moral Islam, kecenderungan system berikut aplikasi ekonomi – keuangan syariah akan mimicry dengan apa yang ada dalam konvensional. Karena pelaku industri akhirnya hanya concern dengan penyediaan produk dalam rangka pengelolaan kekayaan ataupun likuiditas yang merujuk pada preferensi (lebih berorientasi pada produk halal daripada produk Islami) para pemilik harta. Bahkan pada skala yang lebih luas prilaku penyediaan produk oleh praktisi keuangan syariah di pasar tidak memperhatikan hubungan atau implikasi sector kuangan Syariah terhadap aktifitas dan kinerja perekonomian secara luas. Portfolio-portfolio sebagai produk-produk keuangan syariah yang digunakan dalam pengelolaan kekayaan akhirnya hanya outlet keuangan layaknya konvensional yang semakin memperpanjang labirin uang disektor keuangan yang sedikit saja bermuara pada aktifitas produktif penciptaan barang dan jasa (sebagai esensi tujuan ekonomi Islam). Dengan begitu, at the end of the day, system ekonomi-keuangan Syariah kehilangan karakternya, kabur fungsinya dan tak jelas maksud serta tujuannya.

    Ketidakpedulian praktisi keuangan syariah terhadap substansi prinsip-prinsip keuangan syariah apalagi pada nilai-nilai moral Islami-nya, ditambah dengan tingkat edukasi dan preferensi masyarakat (sebagai pengguna produk-produk keuangan syariah untuk kebutuhan pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga) yang masih rendah, membuat aplikasi ekonomi atau keuangan syariah masih sebatas aplikasi halal saja. Aplikasi ekonomi atau keuangan syariah yang kualitasnya masih sangat rendah. Aplikasi keuangan yang hanya fokus pada aplikasi yang free dari Riba atau judi (spekulasi) hemat saya adalah aplikasi minimum dari praktek ekonomi – keuangan syariah, mungkin kita sebut saja levelnya ada pada aplikasi ekonomi halal, tetapi jika kita ingin praktek ekonomi Islam naik pada level selanjutnya yang lebih tinggi (“aplikasi ekonomi Islami”), etika dan nilai-nilai prilaku ekonomi dalam Islam haruslah mulai diperkenalkan. Prilaku-prilaku seperti mencari harta bukan untuk ditumpuk tapi untuk memperluas kemanfaatan bagi masyarakat khususnya masyarakat dhuafa. Prilaku-prilaku ini adalah prilaku yang berbekal dengan keyakinan pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan semakin menambah memperlancar rezeki bagi mereka yang membelanjakan hartanya dijalan Tuhan.

    Semoga kedepan, seiring dengan pembelajaran dan peningkatan keyakinan atau pemahaman terhadap akidah dan akhlak, dilengkapi dengan pengetahuan dan skill Syariah yang memadai, akan muncul manusia-manusia yang mampu memelihara ruh Islam terjaga dalam aplikasi dan pengembangan ekonomi-keuangan Islam. Khusus bagi Islamic Wealth Management atau Islamic Financial Planning, harapannya adalah industri ini menjadi industri yang shaleh, yang memproduksi dan menyebarkan keshalehan dan semakin membentuk serta melayani golongan orang-orang kaya yang shaleh. Bismillah.

    Sumber : http://abiaqsa.blogspot.com

     

  • Perbankan Syariah: Perkembangan dan Penjelasan

     

    Fenomena perbankan Syariah
          Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah:

    Dana Pihak Ketiga, jumlah dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    KeteranganDes 05Des 06Des 07Des 08Des 09Juni 10
    Bank umum1,127,9371,287,1021,510,8341,753,2921,950,7122,096,036
    Bank syariah15,58119,34728,01136,85252,27158,078
    Market share bank syariah1.38%1.50%1.85%2.10%2.68%2.77%

    Pembiayaan, jumlah dana yang disalurkan perbankan kepada masyarakat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    PembiayaanDes 05Des 06Des 07Des 08Des 09Juni 10
    Bank Umum695,648792,2971,002,0121,307,6881,437,9301,586,492
    Bank Syariah12,40516,11320,71726,10934,45246,260
    Market share bank syariah1.78%2.03%2.07%2.00%2.40%2.92%

    Aset, total kekayaan yang dimiliki perbankan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    AsetDes 05Des 06Des 07Des 08Des 09Juni 10
    Bank umum1,469,8271,693,8501,986,5012,310,5572,534,1062,678,265
    Bank syariah20,88026,72233,01649,55566,09075,205
    Market share bank syariah1.42%1.58%1.66%2.14%2.61%2.81%

    DPK, pembiayaan dan aset perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibandingkan perbankan umum sehingga market share perbankan syariah terhadap perbankan umum senantiasa meningkat.

    Hal ini ditopang oleh outlet perbankan syariah yang tumbuh pesat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    Jumlah OutletDes 05Des 06Des 07Des 08Des 09Juni 10
    Konvensional82369,1109,68010,86812,83712,972
    Syariah4345095687909981,302
    Perbandingan5.27%5.59%5.87%7.27%7.77%10.04%

    Selain ekspansi perbankan syariah untuk meningkatkan jumlah outletnya, pertumbuhan outlet yang pesat juga karena maraknya pembukaan bank syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS).

    Perkembangan ini membuat banyak pihak, mulai pemerintah, akademisi, perusahaan hingga masyarakat mencoba untuk memahami perbankan syariah lebih jauh, mulai dari filosofi, sistem operasional hingga produknya.

    Filosofi perbankan syariah
          Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al Qur`an dan as sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ekonomi syariah.

    Berikut beberapa paradigma ekonomi syariah:

    1. Tauhid. Dalam pandangan Islam, salah satu misi manusia diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT: ”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (51:56). Pengambaan diri ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba kepada Pencipta-Nya. Konsekuensinya, segenap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.
    2. Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki. Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari harta. ” Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi…” (2:284). Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari-Nya, sehingga cara mendapatkan dan membelanjakan harta juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT.
    3. Visi global dan jangka panjang. Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran Islam menganjurkan ummatnya untuk mengejar akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tanpa melupakan dunia: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (28: 77). Risalah Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW pun mengandung rahmat bagi alam semesta: ”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (23:107). Dengan demikian dalam dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah dunia (akhirat). Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya oleh manusia, melainkan alam semesta.
    4. Keadilan. Allah SWT telah memerintahkan berbuat adil: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (4: 48). Bahkan, kebencian seseorang terhadap suatu kaum tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi tidak adil: ”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (5:8).
    5. Akhlaq mulia. Islam menganjurkan penerapan akhlaq mulia bagi setiap manusia. bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa: ”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia” (HR. Malik). Termasuk saat mereka beraktivitas dalam ekonomi. Akhlaq mulia semisal ramah, suka menolong, rendah hati, amanah, jujur sangat menopang aktivitas ekonomi tetap sehat. Contoh terbaik dalam akhlaq adalah Muhammad SAW, sehingga Allah SWT memuji beliau: ”Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (68:4). Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sangat dipercaya oleh kaumnya sehingga diberi gelar ’al Amin’ (yang terpercaya). Hasilnya, beliau menjadi pengusaha yang sukses.
    6. Persaudaraan. Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah bersaudara: ”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara..” (49:10). Konsep persaudaraan mengajarkan agar orang beriman bersikap egaliter, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami: ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (49:13).
    7.      

    Operasional perbankan syariah
          Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/marjin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/marjin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/marjin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
          Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus di’usahakan’ terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

    Skema-skema produk perbankan syariah
          Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah sebagaimana dijelaskan sbb.:

    Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah sbb.:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    Jenis perbedaanBank syariahBank konvensional
    Landasan hukumAl Qur`an & as Sunnah + Hukum positifHukum positif
    Basis operasionalBagi hasilBunga
    Skema produkBerdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dsbBunga
    Perlakuan terhadap Dana MasyarakatDana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/di’usahakan’ terlebih dahuluDana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
    Sektor penyaluran danaHarus yang halalTidak memperhatikan halal/haram
    OrganisasiHarus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)Tidak ada DPS
    Perlakuan AkuntansiAccrual dan cash basis (untuk bagi hasil)Accrual basis

    Terdapat perbedaan pula antara bagi hasil dan bunga bank, yaitu sbb.:

                                                                                                                                                                                                                         
    Bunga Bagi hasil
    Suku bunga ditentukan di mukaNisbah bagi hasil ditentukan di muka
    Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit)Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
    Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bankNisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak
    1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.

      Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.
                BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.

      Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
                BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

      1. Wadiah (titipan)
      2. Mudharabah (investasi)
      3.          
    2. Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.

      Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.
                Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.

      Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka.
                BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).

      Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

      Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

      Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).

      1. Murabahah
      2. Ijarah
      3. Istishna
      4. Mudharabah
      5. Musyarakah
      6. Lainnya
      7.          
    3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.

      Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb.

      Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah.
                BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.

      Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal.
                BSM mengaplikasikan skema ini&



BSM Editor