Layanan 24 jam

Edukasi Syariah

Islamic Knowledge

  • Peta Pendidikan Keuangan Syariah

    Di Indonesia, sedikitnya dibutuhkan 200 ribu bankir untuk perbankan syariah hingga lima tahun mendatang (Republika Online, 17 Okto ber 2011). Sejauh ini, 70 persen tenaga profesional di perbankan syariah justru direkrut dari bank-bank konvensional. Sementara latar belakang yang dimiliki belum mendukung kualitas industri keuangan syariah.

    Sayyid Tahir dalam tulisan beliau Islamic Finance – Undergraduate Education pada jurnal yang dipublikasikan oleh Islamic Development Bank (IDB), Islamic Economic Studies, Vol. 16 No. 1 & 2, Agustus 2008 & Januari 2009, mengungkapkan bahwa yang memfasilitasi kebutuhan pengajaran keuangan syariah adalah para ekonom syariah yang sebenarnya belum memiliki keahlian dalam keuangan syariah secara profesional. Para praktisilah yang sesungguhnya mengaplikasikan ilmunya pada industri keuangan syariah. Mereka pula yang mengantarkan, mengenalkan dan mempraktikkan langsung kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat.

    Menurut Sayyid Tahir, sejumlah negara telah mengembangkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, sebagai upaya memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan. Pakistan telah memulai program ini dengan mendirikan International Islamic University, Islamabad pada 11 Nopember 1980. Universitas ini fokus pada dua spesialisasi ekonomi, yaitu fasih bahasa arab dan ahli dalam usul fiqh dan fiqh, serta unggul dalam ekonomi modern dan dasar-dasar ekonomi syariah. Selanjutnya, tahun 1985, Pakistan mulai membuka program master dan doktoral. International Institute of Islamic Economics (IIIE) membuat pelatihan untuk para dosen dan pejabat senior di pemerintahan dan perbankan. Hasilnya, pada tahun 1991, Mahkamah Syariah Pakistan mendeklarasikan bahwa semua bentuk bunga, termasuk yang dipraktikkan di perbankan adalah riba. Kemudian industri keuangan syariah mulai tumbuh.

    Sementara itu, di level sarjana sudah mulai diwajibkan mata kuliah yang terkait dengan perbankan dan keuangan syariah pada tahun akademik 1997-1998. Sehingga, pada tahun 2002 dikeluarkan lisensi bank syariah komersial pertama di Pakistan. Tahun 2007, program B.Sc (Hons) Perbankan dan KeuanganIslam ditawarkan dengan 136 SKS wajib serta program terpisah untuk pengembangan keahlian Bahasa Arab.

    Sedikit berbeda dengan Pakistan yang telah memulai dengan pendidikan mendasarnya, Malaysia memulai industri keuangan syariah melalui kerangka legal pada tahun 1983. Dasar hukum legal ini kemudian menjadi stimulus industri tersebut yang dimulai dengan pendirian bank syariah dan asuransi syariah pertama pada tahun 1984.

    Di tingkat universitas, program perbankan dan keuangan syariah kemudian diperkenalkan, seperti di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), serta International Islamic University Malaysia (IIUM). Semua universitas tersebut menawarkan program sarjana, master, dan doktoral khusus ekonomi, perbankan, keuangan dan akuntansi syariah. UiTM memulainya pada 1999 dengan salah satu kewajiban mahasiswanya adalah berpartisipasi dalam magang. UUM menawarkan 115+ SKS program sarjana Keuangan dan Perbankan Islam. Institute of Islamic Banking and Finance menawarkan program Postgraduate Diploma dan PhD Perbankan dan Keuangan Islam.

    Ada pula universitas yang menawarkan program sarjana syariah namun dengan mayor syariah dan ekonomi, seperti di Universiti Malaya (UM). Di program sarjana ekonominya, UM menawarkan tiga SKS untuk Matakuliah Perbankan dan Keuangan Syariah. Sementara Universiti Putra Malaysia (UPM) menawarkan mata kuliah Keuangan Syariah pada program sarjana ekonomi dan Manajemen Keuangan Syariah pada program sarjana akuntansi. Selain itu, program pelatihan juga ditawarkan oleh sejumlah universitas dan institusi terkemuka di Malaysia, seperti International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF).

    Brunei pun telah aktif dalam pendidikan keuangan syariah. University of Brunei Darussalam telah memiliki minor Perbankan Islam pada Fakultas Studi Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di level sarjana dengan 15 SKS. Sementara itu, program master untuk perbankan dan keuangan Islam ditawarkan oleh Centre for Islamic Banking, Finance, and Management pada universitas yang sama.

    Pendidikan Timteng


    Sementara itu, industri keuangan syariah yang berkembang di negara-negara di Timur Tengah tidak dibarengi dengan perkembangan pendidikan keuangan syariah di tingkat pendidikan formal, seperti di Iran dan Sudan. Meskipun industri keuangan syariah telah dimulai sejak 1983 dan 1984, tidak ada keterang an yang jelas mengenai bagaimana sumberdaya manusia (SDM) di sana memperoleh pendidikan keuangan syariah pada tingkat lokal.

    Pada level sarjana, hanya ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Institusi Keuangan Syariah, yang ditawarkan pada program B.Sc Banking and Finance di University of Bahrain. Di Saudi Arabia, Imam Muhammad bin Saud Islamic University hanya menawarkan topik keuangan syariah yang disisipkan pada matakuliah yang terkait dengan syariah pada Departemen Ilmu Ekonominya. Demikian pula pada University of Jordan, Amman, mereka hanya mempunyai satu matakuliah pilihan, yaitu matakuliah Al-Masarif Al-Islamiyyah, yang ditawarkan pada program B.Sc Finance dan matakuliah Ekonomi Islam pada B.Sc Business Economics.

    Berbeda dengan universitas lain di Timur Tengah, Yarmouk University Yordania telah memiliki program sarjana di Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syariah dan Studi Islam. Mereka menawarkan 132 SKS dengan rincian sebagai berikut: 27 SKS mata kuliah universitas, 27 SKS mata kuliah fakultas, 21 SKS mata kuliah terkait akuntansi, statistika, uang dan perbankan, dan sisanya adalah mata kuliah departemen khusus terkait ilmu ekonomi dan perbankan Islam. Serta ada pula program minor Ilmu Ekonomi dan Perbankan Islam 21 SKS yang ditawarkan dalam mayor Akuntansi, Perbankan, dan Keuangan atau Administrasi Umum.

    Sejumlah tantangan


    Beberapa masalah sering dihadapi mahasiswa yang masuk ke program pendidikan keuangan syariah tingkat universitas, terutama di negara-negara luar Timur Tengah. Pertama, penguasaan Bahasa Arab dan Usul Fiqh/Fiqh. Kedua hal tersebut tidak umum dan tidak diajarkan pada masa sekolah. Oleh karena itu, lulus Bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk mengikuti program pendidikan keuangan syariah.

    Kemudian adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Mungkin mereka sangat bagus dari sisi pemahaman fiqh, tapi kurang bisa mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu di industri keuangan syariah. Selain itu, literatur yang masih terbatas juga menjadi permasalahan sebagai sumber ilmu.

    Tantangan selanjutnya, belum adanya model riil perbankan, asuransi, dan sekuritas syariah yang dipraktikkan di dunia saat ini. Pemahaman yang tersebar adalah sejauh tidak ada riba atau tidak ada bunga, maka transaksi dapat dilanjutkan. Namun, pada praktiknya, keuangan syariah masih menggunakan kerangka konvensional. Sehingga, praktik yang berlaku adalah shariah-compliance dan belum shariah-based. Oleh karena itu, transfer ilmu keuangan syariah pada tingkat pendidikan formal sangat ditekankan untuk melahirkan industri keuangan syariah yang lebih baik. Dalam konteks ini, Sayyid Tahir telah menawarkan pembuatan blueprint untuk pengajaran perbankan dan keuangan Islam serta kurikulum syariah yang aplikatif. Wallahu a’lam.

    Laily Dwi Arsyianti, Dosen IE FEM IPB dan UIKA Bogor

    Sumber: Ekonomiislami.wordpress.com

    Posted on 11/01/2012 by shariaeconomicforum

  • Hakikat Islamic Wealth Management

    Munculnya outlet-outlet berikut produk yang semakin bervariasi jasa pelayanan keuangan Syariah ternyata secara perlahan memunculkan bentuk industri keuangan Syariah baru, yaitu pengelolaan kekayaan pribadi secara Syariah (Islamic Wealth Management). Atau dalam beberapa aspek pembahasan pengelolaan kekayaan ini dikenal pula sebagai perencanaan keuangan keluarga secara syariah (Islamic Financial Planning). Beragam portfolio keuangan Syariah berupa deposito, reksadana, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya menjadi pilihan keluarga muslim kelas menengah keatas dalam pengelolaan harta mereka. Perkembangan industri tersebut mampu melayani golongan masyarakat tersebut terhadap kebutuhan aktifitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syaria. Kebutuhan tersebut muncul seiring dengan semakin merekahnya populasi muslim menengah keatas Indonesia yang merefleksikan pula semangat keislaman yang tumbuh diantara mereka.
    Penghasilan cukup memadai dan tingkat saving yang semakin meningkat dikalangan keluarga-keluarga muslim, semakin merangsang industri jasa pengelolaan kekayaan, terlebih lagi kondisi tersebut didukung kondisi dimana pribadi-pribadi muslim tersebut semakin sempit memiliki waktu luang untuk mengurusi kekayaan mereka. Kehadiran pengelola kekayaan tentu saja akan sangat membantu kebutuhan segmentasi masyarakat ini. Bahkan pengelolaan kekayaan ini bukan hanya bersifat pada pengelolaan yang berorientasi profit tetapi juga orientasi sosial dan kebutuhan keluarga lainnya, seperti alokasi kekayaan untuk membayar kewajiban zakat, infak, sedekah atau wakaf. Selain itu pengeluaran kebutuhan keluarga seperti alternatif dan alokasi biaya sekolah Islami untuk anak, rekreasi,

    Namun satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa praktek Islamic Wealth Management atau Islamic Financial Planning sejauh ini belum mencerminkan hakikat pengelolaan kekayaan dalam Islam. Nilai-nilai moral dalam akidah dan akhlak, belum tergambar secara utuh dalam aktifitas industri baru tersebut. Oleh sebab itu, selintas praktek Islamic wealth management terkesan sebatas ”pengelolaan harta para pemilik orang kaya untuk memelihara atau bahkan menggandakan kekayaan mereka secara syariat/halal (jika tidak ingin didefinisikan aktifitas penumpukan harta secara syariat)”. Kondisi ini tentu akan mengkerdilkan makna Islamic wealth management terbatas hanya aktifitas berorientasi materil, tanpa “ruh”, tanpa “jiwa” keislaman yang lebih kental nuansa ibadah pada setiap aktifitas muamalah.

    Dengan demikian, sebelum memahami secara lebih menyeluruh apa hakikat Islamic wealth management dan menanamkan jiwa keislaman dalam muamalah-muamalah ekonomi-keuangan, sebaiknya diidentifikasi dulu nilai-nilai moral Islam yang berkaitan erat dengan harta. Beberapa nilai dari nasehat Nabi yang bisa dijadikan pedoman adalah:

    “Harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang shaleh”
    “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain”

    Nilai moral yang disebutkan oleh hadits yaitu harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang-orang shaleh, berarti terkait dengan wealth management ini, pengelolaan harta pada dasarnya akan mencerminkan keshalehan pelaku atau pemilik harta. Apa indikasinya? Indikasinya adalah harta tersebut dikelola dengan niat, cara-cara dan tujuan untuk kepentingan Allah SWT semata. Nilai moral kedua mungkin akan semakin mentekniskan definisi keshalehan, yaitu nilai manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Terkait dengan wealth menagement, kekayaan sepatutnya menjadi alat untuk menyebarkan atau memaksimalkan kemanfaatan pemiliknya. Dengan kata lain, keshalehan seseorang akan semakin bisa diukur berdasarkan jumlah kekayaannya yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya. Artinya harta itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu mewujudkan pemiliknya menjadi manusia yang paling mulia.

    Berdasarkan nilai-nilai moral Islam ini, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syariah Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Yang pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya, sebagai sebuah kebutuhan yang wajib berdasarkan kefitrahannya sebagai manusia. Yang kedua adalah pemanfaatan harta tersebut bagi manusia diluar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal shaleh sebagai alat dalam rangka mendapatkan gelar kemuliaan dari Tuhan berdasarkan standard-standard yang dikhabarkan juga oleh Tuhan.

    Motif kebutuhan primer dan amal shaleh menjadi dua sasaran utama penggunaan atau pemanfaatan harta. Karena lazimnya kebutuhan primer tersebut relatif tetap bagi setiap individu, maka pertambahan kekayaan sepatutnya mempengaruhi penambahan amal shaleh atau pemanfaatan kekayaan tersebut bagi manusia lain. Dan tentu saja, paradigma ini akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencari kekayaan. Diyakini bahwa semangat mencari harta pada hakikatnya adalah refleksi dari semangat memaksimalkan amal shaleh, bukan semangat memaksimalkan penikmatan atasnya.

    Lihatlah contoh-contoh yang disajikan oleh kehidupan manusia-manusia mulia terdahulu, para Nabi dan Rasul, Sahabat dan para Wali, meskipun sejarah mengenali mereka sebagai saudagar-saudagar yang melimpah perniagaannya, tetapi sejarah tak luput memotret kehidupan keseharian mereka yang bersahaja. Mereka mengambil apa yang cukup untuk hidup mereka dan selebihnya mereka ikhlaskan untuk manusia lain, untuk ummat, untuk Tuhan mereka. Seseoarang diantara mereka yang mulia itu pernah berkata: ”manusia di dunia itu seperti tamu, dan harta mereka seperti pinjaman. Akhirnya tamu akan pergi dan pinjaman pasti dikembalikan.”

    Dengan begitu tujuan pengelolaan harta tidak dilimitasi pada kegiatan penumpukan harta sesuai syariat tetapi lebih dari itu adalah pengelolaan harta untuk memaksimalkan diri menjadi manusia yang terbaik di mata Allah SWT. Orientasi kepemilikan harta tidak pada orientasi penikmatan atasnya tetapi berorientasi pada pemanfaatan demi sebuah kebahagiaan sejati.

    Disamping itu tanpa upaya penjagaan secara disiplin kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah termasuk nilai-nilai moral Islam, kecenderungan system berikut aplikasi ekonomi – keuangan syariah akan mimicry dengan apa yang ada dalam konvensional. Karena pelaku industri akhirnya hanya concern dengan penyediaan produk dalam rangka pengelolaan kekayaan ataupun likuiditas yang merujuk pada preferensi (lebih berorientasi pada produk halal daripada produk Islami) para pemilik harta. Bahkan pada skala yang lebih luas prilaku penyediaan produk oleh praktisi keuangan syariah di pasar tidak memperhatikan hubungan atau implikasi sector kuangan Syariah terhadap aktifitas dan kinerja perekonomian secara luas. Portfolio-portfolio sebagai produk-produk keuangan syariah yang digunakan dalam pengelolaan kekayaan akhirnya hanya outlet keuangan layaknya konvensional yang semakin memperpanjang labirin uang disektor keuangan yang sedikit saja bermuara pada aktifitas produktif penciptaan barang dan jasa (sebagai esensi tujuan ekonomi Islam). Dengan begitu, at the end of the day, system ekonomi-keuangan Syariah kehilangan karakternya, kabur fungsinya dan tak jelas maksud serta tujuannya.

    Ketidakpedulian praktisi keuangan syariah terhadap substansi prinsip-prinsip keuangan syariah apalagi pada nilai-nilai moral Islami-nya, ditambah dengan tingkat edukasi dan preferensi masyarakat (sebagai pengguna produk-produk keuangan syariah untuk kebutuhan pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga) yang masih rendah, membuat aplikasi ekonomi atau keuangan syariah masih sebatas aplikasi halal saja. Aplikasi ekonomi atau keuangan syariah yang kualitasnya masih sangat rendah. Aplikasi keuangan yang hanya fokus pada aplikasi yang free dari Riba atau judi (spekulasi) hemat saya adalah aplikasi minimum dari praktek ekonomi – keuangan syariah, mungkin kita sebut saja levelnya ada pada aplikasi ekonomi halal, tetapi jika kita ingin praktek ekonomi Islam naik pada level selanjutnya yang lebih tinggi (“aplikasi ekonomi Islami”), etika dan nilai-nilai prilaku ekonomi dalam Islam haruslah mulai diperkenalkan.