Untuk Peradaban Mulia

Layanan 24 jam

Berita

Mendorong Peran BMT

Catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukan, dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas sekitar 239 juta jiwa, hanya 19,6 persen yang telah memiliki rekening di bank. Jumlah ini tertinggal dari negara-negara ASEAN maupun negara yang jumlah penduduknya melebihi Indonesia. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diambil oleh, salah satunya, perbankan syariah.

Fakta tadi dikutip oleh Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perbankan Syariah BI Edy Setiadi saat menjadi panelis dalam diskusi Seminar Akhir Tahun 2012 Perbankan Syariah yang mengangkat tema “Peran dan Prospek Perbankan Syariah dalam Pemerataan Ekonomi Refleksi 20 Tahun Bank Syariah di Indonesia,” di Jakarta, Senin 117/12.

Secara lebih mendetil, data yang dilansir LPS menunjukan, akses masyarakat Indonesia kepada bank masih sangat kecil. Di Malaysia, sudah 66,2 persen dari 28,4 juta penduduknya yang berusia 15 tahun ke atas telah memiliki rekening. Disusul Thailand (72,7 persen) dan Singapura 198,2 persen. Cina dan India, yang jumlah penduduknya mencapai miliaran jiwa, masing-masing sudah 63.8 persen dan 35,2 persen yang memiliki rekening di bank.

Salah satu alasan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan mikro, tidak menjadikan bank sebagai mitra bisnis mereka adalah biaya transaksi di bank yang terasa tinggi. Hal ini pernah diungkapkan oleh Kementerian Koperasi.

Bila bank umum masih kesulitan untuk menekan biaya transaksi, masih ada jalan lain bagi perbankan syariah dalam menguatkan akses dunia wirausaha ke bank. Seperti yang diungkapkan Deputi Gubernur BI bidang Perbankan Syariah Halim Alamsyah, jalan tersebut adalah dengan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah bukan bank, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). “Luas jaringan dan besarnya jumlah anggota BMT merupakan potensi untuk mendorong financial inclusion dalam menjangkau daerah terpencil,” kata Halim.

BMT, dan juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dinilai mampu menjangkau kelompok pelaku usaha kecil dan mikro yang membutuhkan akses pinjaman modal dengan biaya murah dan bunga pinjaman ringan. Sejauh ini, BMT menunjukkan peran besar dalam menyediakan layanan keuangan syariah kepada sektor informal dan wirausaha/pedagang kecil di wilayah yang belum terjangkau perbankan syariah.

BI mencatat per Oktober 2012, jumlah dana linkage program perbankan syariah yang disalurkan ke BMT selama satu tahun mencapai Rp 439,2 miliar, jauh lebih besar dari dana linkage ke BPRS yang sebesar Rp 207,2 miliar dalam periode yang sama.

Dengan peran tersebut, BMT bisa dijadikan oleh bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) sebagai perpanjangan tangannya di daerah-daerah yang belum dijangkaunya melalui serangkaian skema. Baik berupa technical assistance, pembiayaan melalui linkage program, penyediaan sistem pembayaran, maupun berfungsi sebagai lender of the last resort (Apex bank)

Ketua Asosiasi BMT Indonesia (Absindo) Aries Muftie menyatakan, kerja sama dengan bank umum syariah diyakini mampu meningkatkan kapasitas anggota BMT. Pada akhirnya, saat anggota BMT membutuhkan transaksi yang lebih besar, imigrasi bisa dilakukan dari BMT ke BUS/UUS. “Kami selalu terbuka untuk dijadikan sebagai cabang pembantu bank mana pun,” kata Aries.

Absindo mencatat, saat ini terdapat 5.500 BMT yang tersebar di 33 provinsi Indonesia dengan lebih dari 22 ribu gerai dan 22 juta rekening. Meski secara nasional peran BMT memang kecil, tapi bila tiap desa memiliki satu BMT, dirinya yakin peranan BMT akan meraksasa. “BMT seperti batu bata, kalau disusun bisa seperti Tembok Besar Cina,” papar Aries.

Peluang dan Tantangan

Meski industri perbankan Indonesia tumbuh menggembirakan di tengah kelesuan ekonomi global, penetrasi perbankan di masyarakat Tanah Air masih terlampau kecil. Hal ini selayaknya menjadi tantangan dan peluang yang harusdiambil industri perbankan syariah nasional.

Peluang lain yang dimiliki adalah rencana pemerintah terkait dana haji. Di samping itu, kesadaran dan pemahaman terhadap produk syariah kini telah semakin baik seperti tecermin dari himpunan dana masyarakat yang tumbuh 32 persen tahun ini.

Andi meminta dukungan Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan nantinya, dalam mengembangkan industri ini. “Kami juga berharap regulator memberi kemudahan dalam sisi aturan dan akses yang lebih luas terhadap pasar modal,” terang Andi. (Republika)


Bookmark and Share