Untuk Peradaban Mulia

Layanan 24 jam

Berita

Nasabah KPR Beralih ke Syariah

Pengamat perbankan syariah Adiwarman Karim menilai aturan LTV mendorong pembiayaan di bank syariah. Alasannya, suku bunga yang ditawarkan bank syariah menjadi menarik buat nasabah untuk mengambil pilihan.
Dia melihat perkembangan perbankan syariah sangat bagus, namun pangsa pasarnya sangat rendah. “Kita akan bergerak ke 4,5-5 persen untuk tahun depan. Memang tidak mudah menggejar market share perbankan syariah, tetapi kita optimistis bisa mengambil market share mereka yang sudah di atas 95 persen ini,” kata dia.
Apalagi, perbankan syariah akan fokus pada upaya membesarkan basis nasabah. Sekarang ini, basis nasabah perbankan syariah masih 10 juta orang. Target yang lebih realistis dan relevan adalah membesarkan basis nasabah menjadi 20 juta.

Relatif Kecil
Kepala Departemen Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, mengatakan dirinya terus mengamati perkembangan pembiayaan tempat tinggal syariah terkait dengan pemberlakuan LTV KPR bank konvensional.
“Bank syariah belum masuk peraturan tersebut karena proporsi pembiayaan terhadap kendaraan bermotor maupun perumahan relatif kecil,” kata Edy. Menurut dia, BI akan terus mengamati perkembangan pembiayaan di bank syariah karena khawatir timbul risiko dari adanya perkiraan pengalihan KPR ke pembiayaan untuk membeli rumah.

Penyebab kekhawatiran yang terjadi di bank syariah sama dengan konvensional, yaitu terkait dengan manajemen risiko. Uang muka yang kecil merangsang macetnya pembiayaan (NPF). “Untuk pengalihan (shifting), saya belum bisa lihat karena baru akan diberlakukan Juni, ladi, mungkin nanti akan kami amati. Paling tidak, dalam satu triwulan ini, akan kami amati perkembangannya,” kata Edy.

Ia menegaskan bahwa BI tidak akan membiarkan kinerja bank syariah turun karena NPFmembesar akibat uang muka yang belum ada pembatasan di bank syariah.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No I4/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Bank sentral menentukan angka rasio nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit ditetapkan maksimal 70 persen atau bank nantinya membataskan pembayaran uang muka atau down payment (DP) 30 persen dari nilai KPR.

Ruang lingkup KPR yang dimaksud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter persegi. (Koran Tempo)


Bookmark and Share